Penguatan Kerukunan Antarumat Beragama melalui Peran Polsek dalam Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Kerukunan antarumat beragama merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang beragam. Namun, upaya untuk mewujudkan kerukunan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk intoleransi, perbedaan persepsi antarkelompok, dan konflik yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki peran penting, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dalam memfasilitasi komunikasi serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menangani persoalan sosial-keagamaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjung Senang dalam pemberdayaan masyarakat guna memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil kegiatan menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, Polsek berperan melalui koordinasi, pendekatan persuasif, mediasi, dan fasilitasi penyelesaian persoalan keagamaan, sebagaimana ditunjukkan dalam penanganan kasus GPIN Filadelfia. Kedua, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kunjungan kepada masyarakat, kegiatan sosialisasi, pemberian pengamanan selama kegiatan keagamaan, serta komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda. Ketiga, pelaksanaan peran tersebut didukung oleh koordinasi lintas sektor, tetapi masih menghadapi tantangan berupa intoleransi, perbedaan persepsi, serta ketidakmerataan pengalaman masyarakat dalam memperoleh rasa aman dan penerimaan terhadap perbedaan agama. Temuan ini menjadi dasar dalam merumuskan Model Keamanan Partisipatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment-Based Participatory Security Model), yang menekankan komunikasi, mediasi, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Model ini merupakan rumusan konseptual yang dikembangkan berdasarkan temuan empiris dan masih memerlukan pengujian lebih lanjut untuk menilai efektivitas serta penerapannya dalam berbagai konteks.